TENGGARONG, Akibat kurang ada sumber daya manusia untuk Panwaslu Kukar, masyarakat harus berperan aktif menjadi pengawas di dalam pemilihan umum  nanti.

Dosen  Unmul Samarinda , Prof Aji Ratna Kusuma mengatakan, pemimpin terpilih nanti itu sebagai representasi dari pemilihnya. Ketika melihat hari ini kondisi pemerintahan atau negara carut marut, maka jangan menyalahkan pemimpinnya hari ini, tapi kesalahan kita kenapa dulu memilihnya.

“Kesalahan ini harus kita tanggung bersama-sama di kelak nanti ,” kata Ratna saat jadi pembicara dalam Forum Group Discussion (FGD) Pengawasan Pemilu Partisipatif yang digelar Panwaslu Kukar di Balroom Hotel Grand Elty Singgasana, Selasa (12/12). Dalam diskusi kemarin,

Ratna juga mengulas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses tahapan Pemilu. Ia menyinggung soal keterbatasan sumber daya pengawas.

Apalagi saat ini struktur kelembagaan Panwaslu masih dalam bentuk ad hoc, belum badan. Kondisi geografis Kukar sangat luas, ditambah sarana infrastruktur belum memadai. Akses komunikasi dan transportasi juga sangat mahal jika semuanya dibebankan kepada lembaga Panwaslu. Sehingga keterlibatan masyarakat sebagai pengawas sangat diperlukan di sini.

Sementara Plt Rektor Unikarta Erwinsyah sebagai narasumber, mengajak  kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam proses penyelenggaraan pemilu. “Tidak mungkin muncul partisipasi dalam Pemilu tanpa ada kesadaran dari diri kita sebagai warga untuk menyukseskan pemilihan ini. Dalam pelaksanaan Pemilu, baik kita sebagai pemilih, peserta dan penyelenggara, ini saling berkaitan satu sama lain ,” ujar Erwin.

Sedangkan mantan Komisioner Banwaslu Kaltim Triyanto menegaskan, Panwaslu sebagai penyelenggara Pemilu dapat dipidanakan jika tidak menindaklanjuti temuan atau masyarakat terkait adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam proses tahapan Pemilu. Lewat kegiatan FGD ini, Panwaslu ingin membuka kesadaran masyarakat untuk partisipasi dalam hal pengawasan tahapan Pemilu.

“Ini sangat penting mengingat kita memiliki keterbatasan sumber daya pengawas, baik keterbatasan geografis, struktur serta legalitas sehingga peran masyarakat patut didorong untuk melakukan pengawasan bersama Panwaslu,” kata Ali Mukid, Ketua Panitia Acara FGD.*ric/poskotakaltimnews.com